JarmuNU : Mendagri Tidak Adil Dengan Khofifah - Jurnal Jatim

Home Top Ad

29 November 2017

JarmuNU : Mendagri Tidak Adil Dengan Khofifah

Khofifah Indar Parawansa. (Ist)
Malang, Jurnaljatim.com
Kordinator Daerah Jaringan Muda NU (JarmuNU) Malang, Moh Yunus Zaenal menyayangkan penggiringan opini itu jiga dilakukan oleh Mentri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di beberapa media masa belakangan ini.

"Akhir-akhir ini banyak sekali yang mendorong melalui media massa agar Khofifah Indar Parawansah dan Emil Dardak mundur dari jabatannya masing-masing. Dan itu tidak hanya dilakukan oleh mereka yang jelalatan, dalam melihat peluang kekuasaan. Tapi juga dilakukan oleh Mendagri," kata Yunus, Rabu, (29/11/2017).

Yunus menyebut tidak ada aturan yang mengharuskan Khofifah mundur dari jabatan Menteri Sosial RI. Selama mengikuti proses demokrasi di Pilgub Jatim 2018. Semua pihak sudah tahu itu. Termasuk Mendagri.

"Kenapa mereka memaksakan diri untuk mencari alasan, agar bisa ikut nimbrung mendorong mundurnya KIP ? Dengan alasan etika politiklah, apalah," ucap Yunus melansir dari beritajatim.

Menurut Yunus, Mendagri sudah tidak adil sejak dalam pikiran. Sebab, tidak pernah melakukan komentar soal etika politik ke pasangan Syaifullah Yusuf dan Azwar Anas. Paslon tersebut masih menjabat kepala daerah.

"Satu sebagai Wagub Jatim, satu lagi sebagai Bupati Banyuwangi. Kemana suara Mendagri, pasca rekomendasi PDIP keluar untuk pencalonan mereka berdua ?. Pernahkah Mendagri atau lain pihak mendorong mereka mundur ?. Saya rasa tak se-ramai dorongan mundur untuk Khofifah dan Emil. Kenapa? Entahlah," papar Yunus.

Yunus mempertanyakan sikap Mendagri yang cenderung diam saat pasangan cagub-cawagub yang masih aktif menjadi kepala daerah, memasang gambar dimana-mana.
Baliho atau gambar sejenis menurutnya dipasanv dengan segala ekspresi senyum manisnya, mengkampanyekan diri sebagai Cagub-Cawagub Jatim mendatang.

"Saya ingat betul, ketika Pak Tjahjo Kumolo dipilih presiden Jokowi sebagai Mendagri, beliau langsung mundur dari jabatannya sebagai Sekjend PDIP. Itu dilakukan semata-mata menjaga independensi dalam mengelolah pemerintahan. Agar tidak bercampur dengan kepentingan partai politik," ujar Yunus.

"Namun melihat statement Pak Mendagri tentang Pilgub Jatim, sepertinya alasan independensi itu hanya seolah-olah saja. Bapak Mendagri atau masih Sekjend Partai ?," tandasnya. (Jur)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar