Wali Kota Minta E-KTP di Madiun Tidak Ada Masalah

Madiun, Jurnaljatim.com
Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melakukan Sosialisasi Pemanfaatan Kependudukan di lingkungan Pemkot Madiun.

Hadir dalam kegiatan itu, Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto, para kepala OPD, Direktur BUMD, Direktur Rumah Sakit, Perbankan dan BPJS serta Ditjen kependudukan Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah SH. MH sebagai narasumber.

Hadir dalam acara tersebut diantaranya jajaran Forkopimda, kepala OPD, direktur BUMD, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Madiun, direktur rumah sakit, Perbankan, BPJS dan undangan lainnya. 

Kepala Dinas Dukcapil Kota Madiun, Nono Djati Kusumo, mengatakan, kegiatan itu dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang perubahan administrasi kependudukan.

“Kemudian memberikan wawasan dan pengetahuan pentingnya kerjasama antar OPD dalam pemantapan data kependukan,” kata Nono Djati Kusumo.

Wali Kota Madiun, Sugeng Rismiyanto menyampaikan pihaknya tidak ingin masalah KTP disamakan dengan daerah lain. Sebab, Kota Madiun merupakan kota kecil dibanding daerah lainnya.

“Saya minta, sudahlah. Bukan kita minta didahulukan. Kalau saya pribadi cukup prihatin jika secara nasional persoalan e-KTP ini menjadi masalah nasional. Kami ingin e-KTP ini bukan masalah nasional. Khususnya di Kota Madiun. Karena jumlah penduduknya tidak seberapa,” kata Sugeng Rismiyanto dalam sambutannya dalam acara yang digelar di Hot Sun City Kota Madiun, Kamis (16/11/2017) pagi.

Menurut Walikota, layanan sudah dilaksanakan dan tentu saja informasi tersebut segera diakses oleh dispendukcapil setempra. "Suatu kebanggaan layanan ini bisa hadir dan layanan ini harus ada kerjasama antara dispendukcapil dan dinas terkait semisal RS dan lainn lain. Dan untuk program ini tanpa ada di pungut biaya," ungkap orang nomor satu di Kota Madiun ini.

Sementara itu, Ditjen Kependudukan, Zudan Arif menyampaikan terima kasih untuk dispendukcapil kota Madiun yang sudah mengikuti arahan dari surat edaran menteri dalam negeri memberikan layanan tanpa henti ke masyarakat. Artinya, lanjut Dia, Sabtu dan Minggu tetap masuk meskipun cuma setengah hari. Program ini dalam bentuk revolusi layanan.

"Kita ingin layanan ini benar-benar sampai ke pintu rumah dan menjadi pelayanan yang cepat. Tanpa diminta kita malah memberikan pelayanan tanpa dipungut biaya," ujarnya.

Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan kerjasama dengan beberapa OPD. Diantaranya dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, yang diwakili langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Subakri. (Nul/jur)